Sudah lama di monitoring, tersangka makar habis disikat polisi.

Harian Radar Post - Pihak kepolisian kini masih tengah melakukan pemeriksaan terhadap lima tersangka di dalam kasus dugaan pemufakatan makar di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jumat ( 31/3/17). pihak kepolisian juga belum dapat memutuskan apakah kelima terduga makar tersebut akan dilakukan penahanan atau di bebaskan.

"Pemeriksaan terhadap kelimanya belum selesai, kalau didalam proses pemeriksaan, hukum acara itu kan memberikan waktu kepihak kepolisian 1 x 24 jam untuk segera menyelesaikan pemeriksaan awal", ujar Kepada Divisi Humas Polri, Irjen Polisi Boy Rafli Amar di kawasan Monas, Jakartya Pusat, Jumat ( 31/3/17).

"Untuk menentukan langkah selanjutnya ( penahanan ) maka mohon untuk dapat menunggu 1 x24 jam", ujar Boy.

Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam ( FUI ) Muhammad Al Khaththath merupakan salah satu dari kelima terduga makar yang telah ditangkap pihak kepolisian. ke empat tersangka di dalam kasus dugaan pemufakatan makar ini yaitu ZA, IR, V dan M. kelima tersangka didalam kasus dugaan ini dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian di beberapa lokasi yang berbeda.

Boy juga mengatakan, Pihak penyidik Polda Metro Jaya juga telah memiliki alat bukti yang cukup sebelum melakukan penangkapan terhadap kelima orang didalam kasus dugaan makar tersebut. dirinya juga mengakui, kelima tersangka makar telah dilakukan pemantauan oleh pihak kepolisian sebelumnya.

"Di duga adanya perencanaan pemufakatan makar berdasarkan hasil dari monitoring sebelum penangkapan", ujar Boy.

Sebelumnya pada Kamis ( 30/3/17), Muhammad Al Khaththath juga telah menggelar konferensi persi di Masjid baiturrahman, Tebet, Jakarta Selatan untuk menyampaikan rencana didalam aksi 313 yang akan digelar di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada jumat ( 31/3/17).

Didalam aksi 313 tersebut, FUI adalah penyelenggaran dan Mohammad Al Kaththath adalah merupakan koordinator didalam aksi tersebut.(Harian Radar Post)

Sahiron : Ahok tidak salah kritik politisi yang gunakan Al-Maidah untuk jatuhkan lawan

Harian Radar Post - Ucapan yang dilontarkan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Thajaja Purnama atau Ahok dikepulauan Seribu terkait dengan surat Al-Maidah ayat 51 dinilai merupakan suatu kritikan yang ditujukan terhadap politisi.

Hal itu di ungkapkan ahli kajian Al Quran dari Universitas Islam Negeri ( UIN ), Sahiron Syamsuddin saat dirinya menjadi saksi di dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Thajaja Purnama atau Ahok.

"Yang menurut pemahaman saya, Pak Ahok, meskipun surat Al-Maidah 51 bukan inti dialognya, itu ( Ahok ) hanya ingin mengkritik para politisi yang ingin menggunakan ayat ini saja", ujar Sahiron di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Pusat, Rabu ( 29/3/17).

Menurut Sahiron, Ahok sangat tidak setuju dengan para politisi yang telah menggunakan surat Al-Maidah ayat 51 sebagai pembenaran di dalam politik seperti di dalam pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah ( PIlkada ).

Didalam kesempatan itu juga, Sahiron mengaku tidak mengetahui persis alasan dari Ahok yang menyelipkan kata kata dibohongi saat dirinya menyinggung surat Al Maidah ayat 51. namun menurut dirinya, bagi beberapa kultur, kata di bohongi adalah hal yang biasa.

"Ini yang menurut pemahaman saya, mungkin saking tidak setuju dengan ulah politisi yang gunakan Al-Maidah ayat 51, makanya menggunakan dibohongi", ujar Sahiron.

Ahok diduga telah melakukan penodaan agama karena dirinya telah mengutip surat Al-maidah ayat 51 sat dirinya melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Jaksa Penuntut Umum kemudian mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara pasal 156 huruf a KUHP dan atau pasal 156 KUHP.

Sementara menurut ahli bahasa Bambang Kaswanti mengatakan terdakwa didalam kasus dugaan penodaan agama yang telah dilakukan Basuki Thajaja Purnama atau Ahok yang telah mengutip surat Al Maidah ayat 51 saat berpidato di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu adalah hanya untuk menceritakan pengalaman pribadinya saja. pasalnya saat dirinya mencalonkan diri menjadi Gubernur Bangka Belitung pada tahun 2007, dirinya pernah diserang dengan isu SARA.

Ahli Bahasa yang juga merupakan guru besar Linguistik di Universitas Katolik Atma Jaya jakarta itu juga mengatakan bahwa Ahok menceritakan hal tersebut kepada warga agar tidak khawatir jika dirinya tidak kembali terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, program budidaya ikan kerapu masih akan terus dilanjutkan.(Harian Radar Post)

Tidak bermartabat, pasangan Cagub-Wacagub DKI Jakarta halalkan segala cara agar menang.

Harian Radar Post - Pantas Nainggolan, Tim Hukum dan Advokasi pasangan dari Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut pemilihan dua, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat akan melaporkan Ketua RT 003 RW 010 Kelurahan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Pantas mengatakan bahwa Ketua RT 003 RW 010 akan dilaporkan karena mengeluarkan surat resmi yang berisi himbauan kepada seluruh warga untuk dapat menghadiri peresmian posko tim pemenangan Cagub dan Wacagub DKI Jakarta nomor urut pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Minggu ( 26/3/17).

"Kami telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu atas adanya surat pemberitahuan resmi pengurus RT/RW yang ada di Pondok Bambu yang intinya menghimbau agar para warga dan aparatur RT/RW untuk dapat hadir di dalam peresmian posko nomor tiga Anies-Sandi", ujar Pantas di posko tim pemenangan Ahok-Djarot, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa ( 28/3/17).

Tim kuasa hukum dan Advokasi Ahok-Djarot menilai adanya upaya pelibatan aparatur RT/RW secara masif untuk kepentingan pemenangan Anies-Sandi. menurut mereka, hal ini tidak dibenarkan.

"Ini sudah tidak benar dan sangat tidak baik karena bagaimanapun RT/RW itu juga adalah bagian dari aparatur pemerintahan di tingkat paling bawah", kata Pantas.

Menurutnya, pelibatan para aparatur RT/RW oleh tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sangat tidak etis. oleh karena hal itulah mereka akan melaporkan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Ketua RT tersebut ke pihak Bawaslu DKI Jakarta.

Pantas juga meminta kepada semua para calon Gubernur dan Wakil Gubernur beserta dengan para tim kampanyenya agar dapat berkompetisi secara sehat.

"Kami selalu menginginkan kemenangan diatas cara cara yang bermartabat. kami ini tidak ingin meraih suatu kemenangan diatas tindakan tindakan yang menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan", ujar Pantas.(Harian Radar Post)

Kala seorang anak durhaka dirindukan ibunya

Harian Radar Post - Siti Rokayah ( 85 ), alias Amih yang telah di gugat anak kandungnya sebesar Rp 1.8 miliar mengaku sangat kangen dengan anaknya Yani dan suaminya.

Disaat menjalani persidangan ke enam yang diadakan di Pengadilan Negeri Garut pada Kamis ( 23/3/17) kemarin, Amih terlihat ingin sekali bertemu dengan keduanya, akan tetapi keduanya tidak hadir di persidangan.

"Ibu ngadoa, tiap Sholat ngadoakeun, gusti sing enggal beres sidang, Yani sing saladar, sing saroleh tong mawa karep sorangan, waktu didalam persidangan ibu tidak menanggis, ibu sono ka Yani, tapi teu dongkap ( Ibu berdoa, tiap sholat di doakan, gusti supaya cepat beres sidang, Yani cepat sadar, solehah dan jangan terbawa emosi sendiri. waktu di dalam persidangan ibu tidak menanggis, ibu kangen Yani, tapi tidak datang)", ungkap Amih, Senin ( 27/3/17).

Dirinya menilai, sebenarnya anaknya Yani dan suaminya Handoyo dulunya sangat baik dan penuh perhatian kepada dirinya. bahkan pada saat awal sakit pada lima tahun yang lalu, suami Yani adalah orang pertama yang memberikan kursi roda.

Jika permasalahan dengan sang anak selesai, dirinya tetap akan terus menjaga hubungan baik dan dirinya tidak akan meninggalkan rasa dendam.

"Dulu kalau lagi lebaran osok uih, putrana oge ( dulu kalau lagi lebaran suka pulang bersama anak anaknya)", ungkap Amih.

Yani yang merupakan anak Amih beserta suaminya Handoyo Adianto, warga Taman Pulogebang, Jakarta Timur, telah mengunggat ibunya sendiri warga Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dengan tuntutan sebesar Rp.1.8 miliar.

Sidang gugatan ini telah berjalan yang ke enam kali dan akan dilanjutkan pada persidangan berikutnya dengan agenda pemaparan bukti dari kedua belah pihak di Pengadilan Negeri Garut pada Kamis ( 30/3/17) mendatang.

Pada sidang sebelumnya, penggugat yang juga merupakan anaknya hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. tuntutan itu sendiri terdiri dari kerugian materiil kurang lebih Rp 640 juta dan immateril sebesar Rp.1.2 miliar.

Sampai pada kasus ini bergulir di pengadilan, pihak keluarga Amih telah menuding penggigat telah melakukan rekayasa di dalam bukti bukti yang telah disampaikan ke Pengadilan sebagai dasar tuntutan selama ini.(Harian Radar Post)

Djarot : Waduh, kok mendahului tuhan ya?

Harian Radar Post - Djarot Saiful Hidayat, Calon Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua menghimbau kepada para relawannya untuk tetap dapat bersabar menghadapi banyaknya cobaan dan perlawanan yang ditemukan ketika berada di lapangan.

Terlebih saat ini masih banyak sekali spanduk spanduk yang dinilai bernada provokasi yang banyak terpasang di setiap wilayah Ibu kota.

"Makanya itu aku bilang maaf. tolong kalau situasi begini, saya minta semuanya untuk dapat bersabar. saya pastikan betul kalau warga Jakarta telah berani dan cerdas dalam menentukan pilihannya", kata Djarot saat menghadiri deklarasi dukungan dari Front Kerukunan Pemuda Bugis Makassar di Kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu ( 26/3/17).

Dirinya juga meminta kepada para pendukungnya untuk tidak membuat spanduk yang sama yang bertujuan untuk mwlawan spanduk bernada provokasi tersebut.

Selain itu, dirinya juga meminta para pendukungnya untuk dapat bersabar ketika mereka dituding sebagai seorang yang munafik maupun termasuk golongan orang kafir.

"Saya sudah sering di gituin, ya dibilang kafir atau nanti masuk neraka. saya berpikir waduh kok bisa mendahului tuhan? sombong banget ya. itu jangan dibalas, doai saja mereka yang baik, pendukung Badja tidak boleh marah marah", kata Djarot.

Dirinya juga menerangkan sifat sabat yang ditunjukan berarti berani dan bukan takut. begitu juga sebaliknya, jika seseorang itu terus menerus marah , akan dapat membuktikan bahwa dirinya takut.

Dengan demikian, dirinya meminta kepada para relawan dan pendukungnya untuk dapat menjaga kesejukan dan suasana kondusif di Jakarta.

"Allhamdulillah, rasa takut saya sudah habis. hal ini karena dilindungi kalian semua dan lebih dari itu semua, saya juga dijaga oleh Allah SWT. saya juga bebas kemana saja di DKI, dan saya berani masuk karena niat kami baik", kata Djarot.

Karena adanya kasus penodaan agama yang kini tengah disidangakan yang dilakukan oleh Calon Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok, Djarot yang merupakan pasangan dari Ahok kerap menemui penghadangan ketika melakukan kampanye.

Dirinya juga sempat di soraki ketika dirinya menghadiri haul presiden kedua RI Soeharto di Masjid At-Tin beberapa waktu yang lalu.(Harian Radar Post )

Taufik nilai pemerintahan Ahok tidak becus urus MRT

Harian Radar Post  - M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menilai Pemprov DKI sangat meremehkan proyek pembangunan depo Mass Rapid Transit ( MRT ) jalur Selatan-Utara.

Dirinya mengatakan hal itu dapat terlihat dari ketidak konsistennya Pemprov DKI mengenai penetapan depo MRT dijalur tersebut.

Diketahui saat ini Pemprov DKI telah memutuskan untuk kembali membangun depo MRT dari Bundaran HI ke Kampung Bandan. padahal sebelumnya Pemprov DKI telah menjelaskan bahwa lahan di Kampung Bandan tidak dapat digunakan karena telah dikontrakan oleh pemilik lahan yaitu PT KAI kepada sejumlah perusahaan swasta.

Akan tetapi, pada akhirnya Pemprov DKI Jakarta menginformasikan kepada DPRD DKI untuk memindahkan depo tersebut ke Ancol Timur. sempat juga DPRD tidak setuju pembangunan Depo MRT di lahan Ancol Timur, maka depo akan dipindahkan ke reklamasi pulau K.

"Itu namanya proyek main main. kemarin mau minta pindah ke Ancol Timur, lalu katanya mau juga pindah ke Pulau K. eh sekarang balik lagi. apa itu tidak main main namanya", ujar Taufik, Sabtu ( 25/3/17).

Dirinya juga mengatakan seharusnya sebelum pemprov memutuskan untuk melakukan pemindahan lokasi depo. Pemprov DKI harus mengkaji secara benar lahan tersebut. dirinya mengaku heran kenapa lahan yang sebelumnya tidak dapat dipakai di Kampung Bandan tiba tiba diperbolehkan untuk digunakan.

"Saya lihat ini tidak ada keseriusan Pemprov, saya kira bisa bilang seperti itu ya. kan kalau memang mau dipindahkan itu dikaji dulu donk, jangan lin plan", ujar Taufik.

"Ini proyek triliunan dipakai untuk main main, ini uang rakyat yang dipakai, waktu itu saya tidak ada protes, berarti Rp.11.7 triliun itu lewat donk uang rakyatnya", ujar Taufik.

Keputusan untuk dapat membangun depo yang terletak di kawasan Kampung Bandan itu didapatkan setelah pihak Pemprov DKI melakukan rapat koordinasi dengan PT KAI selaku pemilik lahan bersama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan dan PT MRT.

Keputusan yang didapat membuat Pemprov DKI tidak jadi mengajukan tambahan anggaran pembangunan sebesar Rp.11.7 triliun.

Adapun PT KAI juga telah berencana melakukan adendum atau penambahan klausal dari perjanjian kontrak atas lahan yang berada di Kampung Bandan dengan perusahaan yang telah melakukan kontrak di lahan tersebut.

Adendum dilakukan karena sampai pada saat ini lahan yang telah dikontrak tidak kunjung digarap oleh perusahaan pengontrak lahan.( Harian Radar Post )

Jokowi : politik dan agama beda, jangan di aduk aduk

Harian Radar Post - Presiden RI ketujuh Joko Widodo meminta kepada semua pihak agar dapat memisahkan persoalan politik dan agama. menurutnya, pemisahan itu guna menghindari adanya gesekan antar umat beragama.

"Memang pasti itu gesekannya kecil kecil kita itu ada karena Pilkada, karena adanya Pilgub, pilihan Bupati, pilihan Wali kota, ini lah yang seharusnya kita hindari", kata Presiden saat dirinya meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tenggah, Sumatera Utara pada Jumat ( 24/3/17), seperti yang di ktuip Antara.

Karena sangat rentan gesekan itulah, Presiden meminta jangan ada pihak yang mencampur adukan politik dengan agama.

"Harus di pisah betul, sehingga rakyat tahu mana itu agama dan mana itu politik", ujar Presiden Joko Widodo.

Dirinya juga berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat menghindari konflik horizontal, seperti antar suku atau agama. keberagaman suku, agama dan bahasa menurutnya itu yang seharusnya menjadi kekuatan menjadikan NKRI negara terkuat.

"Saya hanya ingin menitip ini, mumpung pas saya lagi di Sumatera Utara, saya ingin mengingatkan semuanya, bahwa bangsa kita ini terdiri dari beragam suku dan agama serta beragam macam ras", ungkapnya.

Presiden kemudian menyebutkan bahwa Indonesia ini terdiri dari 714 suku serta 1.100 bahasa daerah. itu menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan keberagaman yang harus ditanamkan kepada masyarakat.

"Yang saya ingat suku Gayo, Suku Batak, Suku Sasak, Suku Dayak, Suku Minang, Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Betawi, dan yang paling ujung timur saudar kita Suku Asmat, Suku Bugis dan lainnya", ujar Presiden Jokowi.

Presiden juga mengingatkan kepada seluruh pemuka agama untuk dapat menggingatkan para umatnya tentang keberagaman yang harus dirawat agar tidak menjadi perpecahan.

"Para ulama agar dapat disebarkan, di ingatkan, dapat dipahami pada kita semua, kita itu memang beragam, ini merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah bahwa kita ini beragam", katany.

Dirinya juga mengatakan jika perbedaan bisa dirawat dan dipersatukan, maka NKRI akan menjadi negara yang memiliki kekuatan besar.

"Ini merupakan sesuatu kekuatan yang sangat besar, juga sesuatu potensi yang sangat besar, akan tetapi kalau tidak kita rawat dan jaga, ada gesekan sedikit, ada perikaian, itulah yang harusnya yang awal awal mesntinya kita ingatkan", ujar Presiden Jokowi.(Harian Radar Post)

Nama Ahok masuk bursa pilpres, Djarot : masih terlalu dini, ini saja mati matian di Pilkada

Harian Radar Post - Djarot Saiful Hidayat, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut pemilihan dua mengatakan pembahasan mengenai pemilihan presiden masih terlalu dini dilakukan.

Dirinya mengatakan hal itu saat mengomentari nama Basuki Thajaja Purnama atau Ahok, Calon Gubernur DKI Jakarta pasangan nya di Pilkada DKI Jakarta masuk kedalam bursa calon presiden ( capres ) 2019 yang dilakukan sebuah lembaga survei. Dirinya mengatakan bahwa Pikada DKI 2017 saja masih berlangsung pada saat ini.

"Masih terlalu jauh buat ngomongin itu. Pilkada DKI saja sudah susah setengah mati, ini ngomong Pilpres", ujar Djarot saat blusukan di Jalan Pademangan VIII, Jakarta Utara, Kamis ( 23/3/17).

Lembaga Survei Indo Barometer didalam surveinya telah mengajukan pertanyaan secara terbuka kepada publik tentang dukungan terhadap calon presiden. hasilnya sebanyak 31.3 persen responden survei masih memilih Joko Widodo masih sangat layak menjadi pemimpin Indonesia.

Di urutan kedua ditempati oleh nama prabowo Subianto yang sempat mencalonkan diri menjadi calon presiden dalam melawan Joko Widodo pada pemilihan presiden tahun 2014.

Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer mengatakan, didalam survei yang dilakukannya, nama Basuki Thajaja Purnama atau Ahok masuk ke urutan ketiga. terkait dengan hasil survei tersebut. Ahok mengatakan bahwa dia ingin menjadi presiden direktur saja.

"Memang berminat sih. ( Mau jadi ) presiden direktur gue ini.ha..ha..ha..", kata Ahok.

Ahok juga telah berulang kali mengatakan bahwa dirinya berkeinginan untuk dapat bekerja di perusahaan swasta jika dirinya tidak berhasil menjadi gubernur lagi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Beberapa waktu yang lalu, dirinya juga menyebutkan bahwa dirinya telah ditawari pekerjaan dengan gaji terbilang fantastik yaitu sebesar Rp.250 juta perbulan di luar bonus yang akan diberikan kepada dirinya.(Harian Radar Post)

Kunjungi petani tambak, Susi janji berikan excavator

Harian Radar Post - Susi Pudjiastuti, Menteri  Kelautan dan Perikanan RI menantang warga Kolaka khususnya para petani tambah serta para nelayan untuk menangkap pelaku bom ikan. Susi dikabarkan akan memberikan alat berat berupa excavator bagi para petani dan nelayan yang berhasil menangkap pelaku bom ikan tersebut.

"Kalau nanti berhasil tangkap pelaku bom ikan, saya akan kasih satu unti excavator. alat berat ini nantinya dapat dipakai untuk mengolah empang atau tambak. tapi nanti alat beratnya tidak dapat dimiliki oleh perorangan atau dinas. tapi merupakan milik koperasi. nah, koperasinya yang benar benar ada, bukan merupakan koperasi bohongan", ujar Susi.

Dirinya berjanji akan memberikan hadiah yang sama bagi yang berhasil mengamankan bahan baku untuk bom ikan sebanyak 20-50 ton.

"Disini itu kan ada Pak Kapolres dan Dandim, nanti tolong dibantu mereka ya. intinya kalau karang menjadi rusak, maka hasil tangkapan nelayan tidak ada lagi. jadi cari dan tangkap ya para pelaku bom ikan tersebut", tegasnya.

Mendengar janji dan tantangan dari Susi, warga langsung bersorak. mereka kemudian bertanya, jika warga telah berhasil mendapatkan lebih dari satu pelaku bom ikan, apa yang akan mereka dapatkan.

Mendapati pertanyaan dari warga tersebut. Susi kemudian menjawab, dengan semakin banyaknya pelaku bom ikan yang ditangkap, maka kementerian yang dipimpinya akan lebih memperhatikan kesejahteraan para petani tambak.

Salah seorang warga yang hadir, Arman mengaku sangat senang mengikuti penjelasan dari menteri Susi tersebut. ada beberapa hal baru yang kini telah didapatkannya seperti jenis penyakit turunan di udang vaname. padahal dirinya mengaku sudah puluhan tahun sebagai petani tambak.

"Ibu menteri juga telah mengingatkan kepada kami agar jangan memakai zat kimia sepeti tiodang karena akan membunuh semua plankton. kami juga telah dibritahukan jangan memaksa tambak untuk terus dapat aktif karena dapat merusak ekosistem", tutupnya.(Harian Radar Post)

Beberkan nama penerima aliran dana, KPK ditunggu buktinya.

Harian Radar Post - Didalam surat dakwaan terhadap dua mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto sempat meramaikan politik di Indonesia. bagaimana tidak? puluhan nama pejabat dan kalangan elite politik disebut sebut telah menerima aliran dana yang didapatkan dari anggaran proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( E-KTP ).

Refrizal yang juga merupakan politisi dari Partai keadilan Sejahtera ( PKS ) mengatakan bahwa KPK telah memiliki tanggung jawab untuk dapat membuktikan kebenaran dari nama nama besar yang diduga menikmati hasil dari E-KTP. apalagi di dalam surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) juga telah menyebutkan besaran aliran dana yang diterima oleh sejumlah nama besar tersebut.

"Kalau memang mereka sudah berani menyebutkan nama, KPK sudah harus dapat membuktikan itu. KPK harus dapat membuktikan siapa yang antar uangnya, KPK harus bisa fokus pada alat bukti", ujar Refrizal didalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta, Sabtu ( 18/3/17).

Menurutnya, KPK sebaiknya tidak terpengaruh oleh para penguasa atau adanya kepentingan politik apa pun. KPK diharapkan untuk dapat menunjuka profesionalitas didalam penegakan hukum.

Di lain kesempatan, Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) Masinton Pasaribu juga mengatakan pembuktian terhadap isi surat dakwaan sangat penting untuk mengedepankan keadilan. secara tidak langsung, nama pribadi atau institusi yang telah disebutkan di dalam surat dakwaan akan merasa dirugikan apabila tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Menurut Masinton, bila dilihat dari sisi politik, kerugian itu dapat dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu untuk mendegradasi individu atau partai politik.

"Isi dari dakwaan yang belum jelas ini, janganlah dijadikan peradilan sosial yang bisa mendiskreditkan orang per orang", kata Masinton.(Harian Radar Post)

Masuk daftar hitam KPK, Ganjar mulai kesal

Harian Radar Post - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap membantah dirinya tidak terlibat di dalam kasus korupsi E-KTP yang kini sedang di sidangkan oleh KPK. dirinya terlihat mulai kesal ketika ditanya mengenai kasus ini.

Kekesalannya sempat juga di curahkan kepada pengasuh Pondok Pesantren ( Ponpres ) Asrama perguruan Islam ( API ) yang berada di Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, KH Yusuf Chudlory atau yang akrab disebut Gus Yususf.

"Sudah sejak sebulan yang lalu beliau curhat, termasuk saat kunjungan ini", kata Gus Yusuf seusai menerima kedatangan Gubernur jawa Tengah di Ponpes API, Kamis ( 9/3/17).

Menurutnya, Ganjar selalu curhat karena dirinya sering ditanya mengenai hal ini oleh para awak media. Gubernur Jawa Tangah itu mengaku sangat lelah.

"Di Solo juga sempat ditanya sampai bosan, dia merasa sangat capek ketika ditanya tentang hal itu terus menerus", katanya.

Pengasuh Pondok Pesantren itu sangat yakin Ganjar tidak terlibat didalam kasus E-KTP ini. dirinya menilai Ganjar adalah pribadi yang sangat bersih dan lurus. dirinya juga mengakui kerap menasehati Ganjar agar tidak takut apabila memang tidak bersalah.

"Sebagai seorang sahabat, saya sangat tahu Pak Ganjar orangnya itu lurus, namun demikian, saya tidak mau juga mendahului proses hukum yang berlaku. saya cuma bisa berikan dorongan moril, kalau memang tidak bersalah ya tidak perlu untuk ditakuti", ujar Gus Yususf.

Didalam pertemuannya dengan Ganjar, Gus Yusuf juga mengaku membicarakan berbagai masalh yang timbul di daerah Jawa Tengah seperti masalah masyrakat sumbu pendek, radikalisme hingga rusaknya sejumlah jalan atau sering disebut wisata Jeglongan Sewu. pertemuan antara Gus Yusuf dan Ganjar juga dihadiri oleh Bupati magelang Azenal Arifin.

Sementara itu, ganjar juga menyatakan bahwa pernyataannya tentang kasus korupsi E-KTP belum berubah. dirinya juga meminta kepada awak media untuk dapat mendownload pernyataannya yang sudah ditulis di media massa beberapa waktu terakhir secara lengkap.

Dia juga menyatakan sudah dipanggil KPK sebagai saksi.

"Dan saya tidak memiliki langkah apa saja yang akan saya lakukan terkait dengan kasus ini, saya tetap istiwomah, kalau dari awal saya sudah menyatakan tidak, maka selanjutnya saya juga menyatakan tidak", tegasnya.(Harian Radar Post)

Sebut Teten kader PKI, Alfian Tanjung dipolisikan

Harian Radar Post - Alfian Tanjung, Doses Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka ( UHAMKA ) menyatakan dirinya telah siap untuk mempertanggungjawabkan tuduhannya terhadap Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Teten di sebut Alfian Tanjung sebagai kader Partai Komunis Indonesia ( PKI ) saat dirinya memberikan caramah di hadapan para jemaah masjid.

Tidak hanya itu saja, Alfian juga telah mengatakan bahwa gedung kantor staf presiden yang terletak di Gedung Binagraha, Komplek Istana Presiden sering dijadikan sebagai tempat untuk rapat PKI oleh Teten dan kawan kawannya.

Saat dirinya ditanya oleh wartawan apakah tuduhan kepada Teten tersebut dapat dibuktikan, Alfian hanya menjawab secara singkat.

"Siap dan bisa, PKI telah bangkit itu the real is come back", ujar Alfian saat ditemui di kantor Dewan Pers, Kebon sirih, Jakarta Pusat, rabu ( 8/3/17).

Alfian datang ke kantor Dewan Pers untuk menyampaikan permohonan maafnya kepada anggota dewan pers Nezar Patria yang disebutnya sebagai kader PKI. saat itu Alfian mengakui bahwa dirinya keliru.

Terkait dengan tuduhannya terhadap Teten, Alfian terlihat enggan untuk memaparkan data data yang menjadi dasar dari tuduhan tersebut.

"Itu ( data data ) off the record", ucapnya.

Menurut Alfian, saat ini dirinya bersama dengan kuasa hukumnya tenggah memperisapkan langkah langkah hukum atas dasar laporan Teten ke pihak Bareskrim Polri. Alfian juga menegaskan bahwa dirinya telah siap menghadapi segala upaya hukum yang telah di ajukan oleh pihak Teten.

"Sedang kami proses dengan pihak pengacara saya, nanti akan kita hadapi", kata Alfian.

Atas tuduhan dari Alfian yang menyebutnya sebagai kader PKI, Teten diketahui telah mengirimkan somasi kepada Alfian. namun dua pekan yang lalu, Alfian juga tidak kunjung merespons somasi dari Teten. maka atas hal itu, Teten melaporkan Alfian ke polisi melalui kuasa hukumnya Ifdal kasim.

Pengacara Teten telah mengadukan dugaan penyebaran tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik dan telah menyebarkan konten negatif di media sosial oleh Alfian ke Bareskrim Polri pada Jumat ( 27/1/17).(Harian Radar Post)

Ditolak Majelis Hakim, apa tanggapan dari kakak angkat Ahok.

Harian Radar Post - Kakak angkat Basuki Thajaja Purnama atau Ahok, terdakwa didalam kasus dugaan penodaan agama, Analta Amier tidak akan mempermasalahkan saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolaknya menjadi saksi didalam sidang kasus tersebut.

Penolakan yang terjadi itu atas dasar pertimbangan Amier yang telah berkali kali sudah hadir didalam persidangan yang mengadili Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok, bahkan saat adanya agenda pemeriksaan para saksi saksi.

"Tidak ( masalah ), karena itu semua selalu ada hikmahnya. hikmah yang telah saya petik berarti saya punya BAP ( Berita Acara Pemeriksaan ) itu akan dibawakan oleh orang lain", kata Amier, Selasa ( 7/3/17).

Di dalam persidangan sebelum sebelumnya, Amier memang sering hadir didalam ruang sidang untuk memberikan semangat kepada adiknya atau Ahok. Namun, pada saat itu belum ada informasi pasti kapan Amier akan menjadi salah satu saksi di persidangan berikutnya.

Majelis Hakim sendiri telah beberapa kali juga telah mengingatkan, agar para saksi tidak berada di ruang sidang saat adanya saksi lain yang sedang memberikan keterangannya. hal ini dilakukan agar tidak ada keterangan yang bias ketika mereka bersaksi satu persatu.

Terkait dengan penolakan itu, menurut Amier, dirinya tidak ada di ingatkan oleh tim kuasa hukum Ahok. mereka menganggap dirinya dapat dipercaya sehingga tidak masalah jika dirinya sering hadir didalam persidangan.

"Di dalam posisi pengacara itu, pengacara percaya bahwa saya bisa mengambil sikap yang tepat. jadi saya sesuaikan dengan KUHAP yang dilarang itu berbicara. bukan ( Hadir ) didalam persidangan. cuma kebijakan mungkin mengacu dari kebiasaan, kayak adat istiadat gitu", ujar Amier.

Seperti diketahui sebelumnya. Andi Analta Amir, Kakak angkat dari Ahok telah ditolak untuk menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan penodaan agama yang tengah menjerat adik angkatnya.

Majelis hakim telah menolak Andi karena dianggap telah pernah hadir di persidangan sebelumnya dan telah mendengarkan kesaksian dari para saksi saksi lainnya dipersidangan.

Seusai ditolak , Andi mengatakan saat ini tim pengacara Ahok akan segera mempersiapkan saksi penggantinya. saksi pengganti tersebut merupakan rekan kerja Ahok saat bekerja di perusahaannya.(Harian Radar Post)

Di Bali, Raja Salman habiskan Rp 25 miliar perhari.

Harian Radar Post - Salman bin Abdulaziz Al Saud, Raja Arab Saudi memperpanjang masa liburannya di Bali. Raja Salman rencanya akan memperpanjang liburannya di Pulau Dewata Bali sampai 12 Maret 2017 dari awal 9 Maret 2017. Selama di Bali, Raja Salman telah menghabiskan sedikitnya Rp.25 Miliar perhari.

"Perpanjangan liburan itu akan menelan dana sebesar Rp.25 Miliar per hari", kata Ketua Umum Asosiasi Agen Tur dan Perjalananan Indonesia, Asnawi Bahar, Jakarta, Rabu ( 8/7/17).

Jika dihitung untuk penambahan masa liburan Raja Salman selama di Bali maka total uang yang akan dihabiskankannya bersama dengan rombongan akan berkisar Rp.75 Miliar."Umumnya orang Arab memang menyukai pantai, Turis Arab kelas atas bisa berada di hotelberbintang 5 sampai 2 minggu lamanya", ucap Asnawi.

Sebelumnya Asnawi telah memprkirakan perngeluaran dari Raja Salma selama berada di Indonesia selama 1 sampai 9 Maret 2017 mencapai sekitar RP.250 Miliar."Sebelumnya sudah saya bilang sebesar Rp.150 Miliar, akan tetapi setelah saya hitung kembali, uang yang telah di habiskan oleh Rja Salman dan rombongan nya selama di Indonesia telah mencapai Rp.250 Miliar", kata Asnawan.

Dirinya juga merinci dari perkiraan pengeluaran Raja Salman selama di Indonesia mencapai sebesar Rp.250 Miliar. dimana Rp.150 miliar akan dihabiskan Raja Salman selama di Bali untuk berlibur dari mulai 4 Maret 2017 sampai 9 Maret 2017.

Seperti diketahui, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz telah memperpanjang masa liburannya di Bali dari sebelumnya direncanakan sampai Kamis 09 Maret menjadi 12 Maret 2017 mendatang.Informasi perpanjangan masa liburan Raja Salman ini telah disampaikan melalui surat dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri RI.

"Kami telah menerima surat tembusan dari Kedutaan Besar Arab Saudi yang ada di Jakarta melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. dan di dalam surat Kedutaan Besar Arab Saudi itu telah disebutkan bahwa Raja Salman memiliki keinginan untuk memperpanjang masa liburannya di Pulau Bali sampai dengan 12 Maret 2017". kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali AKB Hengky Widjaja.

"Penghargaan setinggi tingginya serta penyampaian rasa hormat dari pihak Kedutaan Besar ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri RI", ucap Hengky.

Dengan memperpanjang masa liburannya di Pulau Bali, Raja Salman yang dikenal juga sebagai "Pelayan Dua Kota Suci itu akan menghabiskan waktu 8 hari untuk berlibur di Bali. Kedatangannya di Indonesia juga termasuk yang paling lama atau selama 12 hari sejak Raja Salman tiba di Jakarta pada 1 Maret 2017 di dalam kunjungan kenegaraan.

Selama berada di Bali tidak banyak diketahui agenda wisata dari Raja Salman karena merupakan kegiatan pribadai dari keluarga besar Kerajaan Arab Saudi.

Di Bali, Raja Salman beserta dengan rombongan menginap di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung di Hotel St Regis yang berhadapan langsung dengan laut.(Harian Radar Post )

Anies yakin jika tidak ada Pilkada, maka semua masyarakat pasti akan mendukung rumah DP 0 Rupiah

Harian Radar Post - Calon Gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut pemilihan tiga Anies Baswedan sangat yakin seandainya saat ini tidak berlangsung pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) DKI Jakarta 2017. maka semua masyarakat pasti akan mendukung terealisasinya wacana rumah DP 0 rupiah yang menjadi program unggulannya.

"Kalau orang berpikir obyektif, kalau tidak ada Pilkada ini, saya kira semua oarang akan mencari cara agar ide rumah DP 0 terlaksana". kata Anies usai menemui mantan Gubernur Sutiyoso di rumahnya di jalan Kalimanggis, Jatikarya, Bekasi, Senin ( 6/3/17).

Menurut dirinya, program unggulan rumah DP 0 rupiah adalah salah satu terobosan bagi pihak yang menilainya secara obyektif. penilaian secara obyektif inilah yang telah dianggap Anies tidak dimiliki oleh semua pihak yang saat ini tengah mencibir wacana dari program unggulannya itu.

"Ini ya kan menurut saya secara obyektif adalah suatu terobosan baru. secara partisan kok yang bikin terobosan Anies-Sandi. Jadi yang tidak mendukung Anies Sandi pokonya jangan dulu dech ( programnya terealisasi)", ujar Anies.

Program unggulan Anies Rumah DP 0 Rupiah, pemprov DKI disebut akan membantu menalangi pembayaran DP tersebut ke pihak bank.sementara warga yang ingin mengajukan kredit tersebut harus mencicil kepada Pemprov DKI.

Program unggulan ini memuat kriteria warga seperti apa yang memenuhi syarat agar dapat dibantu oleh pemprov DKI, salah satu kewajiban rutin adalah menabung selama enam bulan di Bank DKI.

Menurut dirinya, program rumah dengan DP 0 rupiah bukanlah semata mata hanya untuk ditujukan kepada semua warga miskin saja. akan tetapi juga semua warga yang belum lama berkecimpung di dunia kerja.

"Para pemula yang baru saja masuk di dalam bursa tenaga kerja di Jakarta semuanya suatu saat pasti ingin memiliki properti. jadi justru itulah kita yakin ini merupakan solusi", kata Anies.(Harian Radar Post)

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarsono Melarang Pemasangan APK Pada Pilkada Putaran ke Dua

Harian Radar Post -- Jakarta - Menjelang Masa Kampanye Pilkada Putarn kedua ini, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarsono menjelaskan bahwa pada kampanye yang akan berlangsung pada Selasa mendatang, pihak Calon Pasangan yang saat ini terdiri dari dua paslon tidak diperbolehkan untuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK) pada pilkada DKi Jakarta 2017 putaran ke dua.

Adapun Jenis APK yang dilarang adalah berupa umbul-umbul, Baliho maupun Spanduk. 

Dalam Rangka hal ini, Pihak KPu tidak akan memfasilitasi serta par calon pasangan pilkada juga dilarang dalam melakukan aksi pemasangan atribut kampanye yang ada semasa kampanye nanti. hal ini diungkapkan Sumarsono ketika dijumpai di kantor KPU Jakarta di Salemba Raya Jakarta Pusat, (05/03/2017) Minggu.

Apabila nantinya Kita temukan pemasangan APK disetiap jalanan atau dimana saja, maka pihak Bawaslu DKI memiliki wewenang dalam melakukan tindakan tegas.

Seperti yang disebutkan Sumarsono pada Pilkada DKI Putaran kedua Alat Peraga kampanye tidak bisa dijadiikan lagi tolah ukur bagi setiap calon pasangan masing-masing dalam mempertajam Visi dan Misi mereka.

Kemudian bukan hanya itu saja, paslon jugan nantinya akan dilarang dalam menggelar rapat umum atau tepatnya rapat Akbar, hal ini disebabkan rapat umum hanyalah bersifat satu arah saja dan bukanlah merupakan bagian dari penajaman visi dan misi .

Sumarsono Mengatakan "Untuk saat ini kami konfirmasikan bahwa untuk yang namanya Alat Peraga kampanye ataupun rapat Umum tidak diperbolehkan dan dilarang".

Selain hal tersebut, Untuk jenis kegiatan kampanye lain diperbolehkan saja, misalnya seperti melakukan blusukan ke tiap lokasi ataupun melakukan dialog dengan bertatap muka atau boleh juga pertemuan terbatas.

Perihak mengenai debat, Pihak KPU akan menyelenggarakannya sebanyak 1 kali debat saja. lalu untuk yang namanya Iklan dimedia massa serta bahan untuk kampanye, Sumarsono menjelaskan pihak mereka akan mendanainya seperti melakukan pencetakan.

Diketahui pula Dua pasangan Calon yang nantinya akan melakukan masa kampanye tersebut adalah Paslon nomor urut 2 yaitu Basuki- Djarot serta dikuti juga Paslon nomor Urut tiga yakni Anies - Sandiaga yang mana masa kampanye akan dilakukan pada tanggal 07 Maret 2017 hingga 15 April 2017 mendatang. Sementara peminggutan suara Pilkada akan dilakukan pada tangga 19 April 2017.

Hanyut waktu mencari ikan, Nelayan Sebatik ditangkap aparat Malaysia.

Harian Radar Post - Terdapat 6 nelayan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang telah ditangkap oleh aparat Malaysia pada Jumat ( 3/3/17). mereka di tangkap saat hanyut ke perairan Malaysia ketika mereka menarik jaring pukat yang mereka gunakan saat melaut.

Syamsi ( 43 ) mertua dari nelayan Supriyadi mengatakan bahwa menantunya yang telah setahun terakhir menjadi nelayan tersebut sedang menarik jaring ketika ditangkap oleh aparat Malaysia.

Syamsi mengaku ada dihubungi oleh Supriyadi saat ditangkap dan dibawa ke pos aparat Marine Malaysia.

"Mereka lagi menarik jaring pukat hanyut, karena posisi air surut, mereka akhirnyahanyut keperairan Malaysia", ujar dia, Sabtu ( 04/3/17).

Sementara itu, istri Supriyadi, Nandita ( 21 ) mengaku bahwa dirinya mengetahui suaminya telah ditangkap oleh aparat Malaysia pada Jumat sore sekitar pukul 16.30 Wita.

Supriyadi diketahui melaut pada pukul 13.00 Wita. ke enam nelayan Sebatik yang ditangkap oleh aparat Malaysia ini biasanya lebih memilih mencari ikan di perairan Nunukan maupun di perairan Tarakan karena lebih banyak terdapat ikan.

namun, hari itu, mereka diketahui mencari ikan di wilayah yang berbatasan langsung antara Indonesia-Malaysia.

"Biasanya juga mereka tidak pernah mencari ikan sampai diperbatasan. Biasanya mereka mencari di perairan Nunukan sampai di perairan Pulau Bunyu. saya sendiri sempat kaget karena selam ini tidak pernah terjadi apa apa ketika dirinya melaut', ujar dia.

Nandita sangat berharap suaminya segera dibebaskan oleh aparat Malaysia karena telah tidak sengaja masuk ke perairan Malaysia saat mencari ikan."Semoga secepatnya dibebaskan", kata dia.

Sementara itu. Konsulat RI yang berada di Tawau Malaysia memastikan bahwa ke enam nelayan Sebatik yang ditangkap aparat Malaysia sekarang dalam keadaan baik.

Konsulat RI di Tawau Malaysia, Krisna Djaelani mengatakan pihak konsulat telah menemui ke enam orang nelayan Sebatik yang ditangkap aparat Malaysia saat mencari ikan diperairan Tinagat tersebut.

"Pemerintah Indonesia didalam hal ini KRI Tawau sudah berhasil menemui ke enam nelayan WNI yang ditangkap. mereka dalam kondisi sangat baik", ujar dia, Sabtu ( 4/3/17).

Dirinya juga menambahkan bahwa pemerintah Indonesia melalui KRI di Tawau juga telah mengajukan pemulangan ke enam nelayan tersebut.

Namun, ke enam nelayan tersebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh aparat keamanan Malaysia.

"KRI Tawau sudah mengajukan permohonan agar ke enam nelayan Indonesia tersebut dapat dipulangkan. namun merekea masih diperlukan keberadaannya untuk dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya oleh pihak berwenang Malaysia", ujar nya.(Harian Radar Post)

Persoalan Freeport Indonesia, Komnas HAM Nur Kholis Menyarankan Agar Pemerintah tidak Menempuh Jalur Arbitrase

Harian Radar post -- Menyikapi Permasalahan yang Muncul mengenai Kasus Freeport Indonesia, Komisioner komnas HAM Nur Kholis menyampaikan agar pihak Pemerintah untuk tidak tersulut dan melayani ancaman dari Pihak PTFI mengenai Soal Arbitase Internasional.

Kholis Menuturkan bahwa Dengan dibawanya Permasalahan Freeport ini ke Ranah Arbitase maka tidak akan menguntungkan bagi pihak Pemerintah, Karena diketahui bila nantinya Freeport keluar dari pertambangan di Papua Timika, maka Gejolak yang akan terjadi bukan hanya pada masalah ketenagakerjaan yang ada namun juga akan memberikan dampak baru seperti bila meminta pertanggung jawaban atas lingkungan disekitar sana kepada pihak FTFI pasti juga sudah sulit untuk dilakukan.

Diketahui Daerah Pertambangan yang ada di papua bila dilihat dari Kondisi lingkunganya perlu dilakukan pembenahan. karena untuk Memulihkan lingkungan sekitar pertambangan paling tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena Daerah Pertambangan Bentang alamnya sendiri juga sudah berubah.

 Kemudian uang jaminan yang nantinya diberikan di awal tentunya tidak akan mencukupi. sehingga hal hal baru yang akan datang nanti tentunya memiliki dampak tersendiri.

Contohnya saja pelanggaran HAM yang pernah terjadi didaerah kalimantan Timur, saat itu daerah disekitar ada banyak galian bekas pertambangan, dan karena tidak adanya reklamasi dari pihak perusahaan maka kelalaian sering timbul dan akhirnya banyak korban seprti terdata saat itu hingga Bulan Juni 2016 lalu sedikitnya ada 22 orang anak-anak dan 2 orang dewasa yang jatuh dan tenggelam  pada lubang tambang.

Menurut Kholis Jalur Arbitrase merupakan suatu langkah yang buru-buru, bila permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara mediasi mengapa tidak untuk dilakukan. karena Pihak Komnas HAM setuju untuk menjadi perantara antar kedua belah pihak agar adanya kesepakatan yang adil dan merata. sehingga dalam permasalah ini tidak ada yang merasa dirugikan.

Karena bila tidak Maka Pemerintah bukan hanya akan dihadangkan dengan para karyawan yang kemungkinan bisa saja terancam di PHK Massal namun Kerusakan Lingkungan Alam juga dapat terganggu karena tidak adanya pembenahan kembali.

Oleh Sebab itu diharapkan agar Pihak pemerintah dapat melakukan negosiaisi untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik daripada harus menempuh jalur Arbitase

Sungguh miris, anak lakukan penganiayaan terhadap orang tua sendiri.

Harian Radar Post - Anggota Polres Trenggalek berhasil mengamankan tiga pelaku didalam video kasus penganiayaan seorang pria berumur yang tengah menjadi viral di media sosial.

Dua orang pelaku penganiyaan adalah Arif Kurniawan ( 24 ) dan Krise Meilayani ( 21). diketahui kedua pelaku adalah anak kandung korban Sukiyat. sementara masih ada lagi satu pelaku bernama Febry Andika yang tak lain adalah teman mereka.

"Setelah video penganiayaan banyak beredar dan menjadi viral, kurang dari satu jam,  Anggota opsnal kami telah berhasil mengamankan tiga pelaku penganiayaan", ujar Kapolres Trenggalek AKBP Donny Adityawarman, Kamis ( 2/3/17).

Video penganiayaan yang dilakukan para pelaku terjadi di depan rumah korban di Desa Cengkong, Kelurahan Tanaman, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. korban diketahui juga telah meninggal dunia pada November 2016 tahun lalu akibat sakit.

"Kedua pelaku penganiayaan merupakan anak kandung dari almarhum Sukiyat yang menjadi korban penganiayaan", kata Donny.

Dari hasil pemeriksaan, video yang telah banyak beredar tersebut merupakan kejadian pada November 2015. belum diketahui secara pasti siapa yang telah merekam dan mengunggah video penganiayaan mereka di media sosial.

Korban disebut sebut mengalami gangguan kejiwaan dan sering berjalan keluar tanpa arah, dan bahkan merusak hingga mengambil barang barang milik warga sekitar.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata korban telah meninggal dunia akibat sakit sekitar bulan November lalu. sedangkan kejadian pada tahun 2015 lalu. mereka juga telah lupa dan siapa yang telah mengambil gambar tersebut", ujar Donny.

Berdasarkan keterangan dari para pelaku, peristiwa itu berawal ketika Arif mendapatkan keluhan dari para tetangga bahwa ayahnya telah merusak tanaman bungga dan tanaman cabai serta telah mengambil jemuran milik tetangga.

Si tetangga diketahui meminta Arif selaku anaknya agar diajak pulang kerumah dan menjaga ayahnya yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut.

Mendapat keluhan dari para tetangga, Arif bersama dengan adiknya dan diabntu dengan seorang temannya lalu mengajak secara paksa ayahnya agar pulang kerumah. namun ayahnya tidak mau diajak pulang, karena merasa kesal, hingga para pelaku melakukan penganiayaan terhadap ayahnya.

"Pada waktu itu, bapak berada di rumah tetangga sedang merusak tanaman tetangga. kemudian tetangga memanggil kami untuk membawa bapk. saya kemudian bersama dengan adik kemudian mengajak bapak untuk pulang", ujar Arif.

Salah satu pelaku menjelaskan mereka tidak ada berniat untuk menyakiti ayahnya, tetapi hanya semata mata menyelamatkan ayahnya dari amukan tetangga. menurut anaknya, ayahnya sering menjadi korban kekerasan dari semua tetangga karena sering merusak tanaman bahkan mengambil barang milik orang lain.

"Bapk sudah tidak dapat dibilangi dengan ucapan. kalau dipaksa baru bisa. Bapak sering di ketapel orang, bahkan pernah dimasukan kedalam lumpur waktu mencabuti tanaman padi milik masyrakat", ujar Arif.

Polisi sampai sekarang masih melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang anak korban secara mendalam karena diduga juga berpotensi mengalami ganguan kejiwaan. dua pelaku lainnya dilepaskan dan wajib menjalani hukuman wajib lapor.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait dengan salah seorang pelaku yang berpotensi mengalami gangguan kejiawaan untuk penangganan lebih lanjut. dan untuk kedua pelaku lainnya menjalani wajib lapor", tutur Donny.

Sementara itu, Bupati Trenggalek Emil Dardak langsung bertindak setelah video tersebut menjadi viral. pemerintah kabupatan dalam hal ini dinas sosial langsung melakukan pengamanan dan melakukan perawatan terhadap salahs seorang pelaku yang berpotensi mengalami gangguan kejiwaan.

"Kami mengapresiasikan kepada polisi yang telah bertindak secara profesional kepada masyarakat.pada awalnya apa yang ada di dalam video tersebut telah membuat kita khawatir. setelah kami melakukan penelusuran ternyata ada fakta yang lebih kompleks", ujar Emil, Kamis ( 2/3/17).

"Untuk dapat melindungi masyrakat yang mengalami gangguan kejiwaan sperti ini, pemerintah akan membantu semua warga yang mengalami masalah kejiwaan. sesungguhnya mereka bisa sembut dan bangkit kembali. kalau warga yang mengalami gangguan kejiawaan diberi stigma negatif dari masyrakat, berarti mereka telah mencegah untuk sembuh", tutur Emil.

"Kami telah berkomitmen akan membangun rumah singgah yang bertujuan agar setelah mereka telah sembuh biasanya akan sangat sulit sekali diterima kembali oleh masyarakat. dengan adanya rumah singgah ini, mereka akan bisa bersosialisasi dan mendapatkan perawatan serta pengetahuan yang setara dengan masyrakat umum", ujar Emil.

Dirinya juga meminta kepada seluruh masyrakat agar tidak menghakimi dan mempergunakan kekerasan apabila menemui orang yang mengalami gangguan kejiwaan.

"Saya minta dn mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih hati hati dalam memperlakukan orang yang mengalami gangguan kejiwaan. apapun itu, sangat tidak dibenarkan apabila kita menggunakan cara kekerasan, ada baiknya lapor ke pihak yang berwajib", kata Emil.(Harian Radar Post)

Berambisi menang di Pilkada DKI, Anies mencari guru di Jawa Barat

Harian Radar Post - Anies Baswedan, Calon Gubernur DKI Jakarta mulai terlihat pasang kuda kuda menjelang putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 2017. Saat dirinya berada di Bandung, Anies menyempatkan diri untuk berguru soal kepemimpinan daerah kepada senior Jawa Barat, Ahmad Heryawan atau Aher yang juga merupakan kader PKS.

"Sekarang ini kita ingin membangun komunikasi dan mulai bekerjasama karena Jakarta dan Jawa Barat sangat dekat kaitannya. Secara Geografis, Ekonomo dan Ekologi, Jakarta ini kan sangat dekat", kata Anies di Markas DPW PKS Jabar, Jalan Sukarno Hatta, Kota Bandung, Rabu ( 1/3/17).

Anies mengatakan itu saat dirinya mendatangi markas DPW PKS Jawa Barat di Kota Bandung. dirinya bersilahturahmi dengan sejumlah pengurus inti PKS yang ada di Wilayah Jawa Barat dan Pusat. pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ini diusung koalisi Gerindra dan PKS pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Sedangkan Aher merupakan pentolan PKS yang kini menjabat sebagi Ketua Bidang Pembinaan Kepemimpinan Daerah DPP PKS.

Anies juga sedikit bercerita dari awal perkenalan dirinya dengan Aher. menurutnya perkenalan nya dengan Aher sudah terjalin sejak lama. dirinya menilai jalinan komunikasi serta kerjasama dua daerah antara pemerintah DKI Jakarta dan Jawa Barat harus semakin erat dimasa yang akan datang.

Sebagai salah seorang Calon Gubernur DKI Jakarta, mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menganggap perlu adanya menjajaki sedari dini dengan pemerintahan di Jawa Barat. selain itu, dirinya secara terbuka memiliki nita untuk dapat belajar kepada Aher yang sudah memimpin Jawa Barat selama dua priode.

"Kami merasa ingin belajar lebih jauh lagi. tidak kalah penting, di Indonesia bisa merasakan silaturahmi sekarang makin jarang. dengan silaturahmi, kami akan bersama sama nantinya akan bekerjasama dan kerjasaman ini bisa dilakukan", ujar Anies.

Optimis dan penuh ambisi untuk dapat memenangi pilgub DKI Jakarta juga dilontarkan dirinya. maka dari itu, dirinya menapaki langkah awal untuk merapat ke daerah tetangga.

"Kita bukan sebagai penantang tapi kita sebagai pengganti Jakarta. Mindset-nya bersiap siap saja. kami ingin mulai sekarang menjalin silaturahmi. Jakarta dan Jawa Barat ini bukan hanya tetangga, tapi ini keluarga besar", tuturnya.

"Pergantian Gubernur DKI kan masih lama yaitu bulan Oktober 2017 nanti. tapi kerjanya harus dimulai dari sekarang. ini demi kemajuan dua wilayah. ya harus belajar juga, kami mau periode pertama, itung itung sebagai pemula", kata Anies

Aher mengapresiasi positif upaya yang digulirkan Anies. dirinya mengaku telah siap berkolaborasi dengan pemprov DKI Jakarta jika kelak Anies Menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Misi ke depannya Jabar bisa lebih dekat dengan Jakarta. hal ini tidak bisa dipisahkan", ujar Aher.(Harian Radar Post)