Ditolak Majelis Hakim, apa tanggapan dari kakak angkat Ahok.

Harian Radar Post - Kakak angkat Basuki Thajaja Purnama atau Ahok, terdakwa didalam kasus dugaan penodaan agama, Analta Amier tidak akan mempermasalahkan saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolaknya menjadi saksi didalam sidang kasus tersebut.

Penolakan yang terjadi itu atas dasar pertimbangan Amier yang telah berkali kali sudah hadir didalam persidangan yang mengadili Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok, bahkan saat adanya agenda pemeriksaan para saksi saksi.

"Tidak ( masalah ), karena itu semua selalu ada hikmahnya. hikmah yang telah saya petik berarti saya punya BAP ( Berita Acara Pemeriksaan ) itu akan dibawakan oleh orang lain", kata Amier, Selasa ( 7/3/17).

Di dalam persidangan sebelum sebelumnya, Amier memang sering hadir didalam ruang sidang untuk memberikan semangat kepada adiknya atau Ahok. Namun, pada saat itu belum ada informasi pasti kapan Amier akan menjadi salah satu saksi di persidangan berikutnya.

Majelis Hakim sendiri telah beberapa kali juga telah mengingatkan, agar para saksi tidak berada di ruang sidang saat adanya saksi lain yang sedang memberikan keterangannya. hal ini dilakukan agar tidak ada keterangan yang bias ketika mereka bersaksi satu persatu.

Terkait dengan penolakan itu, menurut Amier, dirinya tidak ada di ingatkan oleh tim kuasa hukum Ahok. mereka menganggap dirinya dapat dipercaya sehingga tidak masalah jika dirinya sering hadir didalam persidangan.

"Di dalam posisi pengacara itu, pengacara percaya bahwa saya bisa mengambil sikap yang tepat. jadi saya sesuaikan dengan KUHAP yang dilarang itu berbicara. bukan ( Hadir ) didalam persidangan. cuma kebijakan mungkin mengacu dari kebiasaan, kayak adat istiadat gitu", ujar Amier.

Seperti diketahui sebelumnya. Andi Analta Amir, Kakak angkat dari Ahok telah ditolak untuk menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan penodaan agama yang tengah menjerat adik angkatnya.

Majelis hakim telah menolak Andi karena dianggap telah pernah hadir di persidangan sebelumnya dan telah mendengarkan kesaksian dari para saksi saksi lainnya dipersidangan.

Seusai ditolak , Andi mengatakan saat ini tim pengacara Ahok akan segera mempersiapkan saksi penggantinya. saksi pengganti tersebut merupakan rekan kerja Ahok saat bekerja di perusahaannya.(Harian Radar Post)

Di Bali, Raja Salman habiskan Rp 25 miliar perhari.

Harian Radar Post - Salman bin Abdulaziz Al Saud, Raja Arab Saudi memperpanjang masa liburannya di Bali. Raja Salman rencanya akan memperpanjang liburannya di Pulau Dewata Bali sampai 12 Maret 2017 dari awal 9 Maret 2017. Selama di Bali, Raja Salman telah menghabiskan sedikitnya Rp.25 Miliar perhari.

"Perpanjangan liburan itu akan menelan dana sebesar Rp.25 Miliar per hari", kata Ketua Umum Asosiasi Agen Tur dan Perjalananan Indonesia, Asnawi Bahar, Jakarta, Rabu ( 8/7/17).

Jika dihitung untuk penambahan masa liburan Raja Salman selama di Bali maka total uang yang akan dihabiskankannya bersama dengan rombongan akan berkisar Rp.75 Miliar."Umumnya orang Arab memang menyukai pantai, Turis Arab kelas atas bisa berada di hotelberbintang 5 sampai 2 minggu lamanya", ucap Asnawi.

Sebelumnya Asnawi telah memprkirakan perngeluaran dari Raja Salma selama berada di Indonesia selama 1 sampai 9 Maret 2017 mencapai sekitar RP.250 Miliar."Sebelumnya sudah saya bilang sebesar Rp.150 Miliar, akan tetapi setelah saya hitung kembali, uang yang telah di habiskan oleh Rja Salman dan rombongan nya selama di Indonesia telah mencapai Rp.250 Miliar", kata Asnawan.

Dirinya juga merinci dari perkiraan pengeluaran Raja Salman selama di Indonesia mencapai sebesar Rp.250 Miliar. dimana Rp.150 miliar akan dihabiskan Raja Salman selama di Bali untuk berlibur dari mulai 4 Maret 2017 sampai 9 Maret 2017.

Seperti diketahui, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz telah memperpanjang masa liburannya di Bali dari sebelumnya direncanakan sampai Kamis 09 Maret menjadi 12 Maret 2017 mendatang.Informasi perpanjangan masa liburan Raja Salman ini telah disampaikan melalui surat dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri RI.

"Kami telah menerima surat tembusan dari Kedutaan Besar Arab Saudi yang ada di Jakarta melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. dan di dalam surat Kedutaan Besar Arab Saudi itu telah disebutkan bahwa Raja Salman memiliki keinginan untuk memperpanjang masa liburannya di Pulau Bali sampai dengan 12 Maret 2017". kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali AKB Hengky Widjaja.

"Penghargaan setinggi tingginya serta penyampaian rasa hormat dari pihak Kedutaan Besar ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri RI", ucap Hengky.

Dengan memperpanjang masa liburannya di Pulau Bali, Raja Salman yang dikenal juga sebagai "Pelayan Dua Kota Suci itu akan menghabiskan waktu 8 hari untuk berlibur di Bali. Kedatangannya di Indonesia juga termasuk yang paling lama atau selama 12 hari sejak Raja Salman tiba di Jakarta pada 1 Maret 2017 di dalam kunjungan kenegaraan.

Selama berada di Bali tidak banyak diketahui agenda wisata dari Raja Salman karena merupakan kegiatan pribadai dari keluarga besar Kerajaan Arab Saudi.

Di Bali, Raja Salman beserta dengan rombongan menginap di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung di Hotel St Regis yang berhadapan langsung dengan laut.(Harian Radar Post )

Anies yakin jika tidak ada Pilkada, maka semua masyarakat pasti akan mendukung rumah DP 0 Rupiah

Harian Radar Post - Calon Gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut pemilihan tiga Anies Baswedan sangat yakin seandainya saat ini tidak berlangsung pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) DKI Jakarta 2017. maka semua masyarakat pasti akan mendukung terealisasinya wacana rumah DP 0 rupiah yang menjadi program unggulannya.

"Kalau orang berpikir obyektif, kalau tidak ada Pilkada ini, saya kira semua oarang akan mencari cara agar ide rumah DP 0 terlaksana". kata Anies usai menemui mantan Gubernur Sutiyoso di rumahnya di jalan Kalimanggis, Jatikarya, Bekasi, Senin ( 6/3/17).

Menurut dirinya, program unggulan rumah DP 0 rupiah adalah salah satu terobosan bagi pihak yang menilainya secara obyektif. penilaian secara obyektif inilah yang telah dianggap Anies tidak dimiliki oleh semua pihak yang saat ini tengah mencibir wacana dari program unggulannya itu.

"Ini ya kan menurut saya secara obyektif adalah suatu terobosan baru. secara partisan kok yang bikin terobosan Anies-Sandi. Jadi yang tidak mendukung Anies Sandi pokonya jangan dulu dech ( programnya terealisasi)", ujar Anies.

Program unggulan Anies Rumah DP 0 Rupiah, pemprov DKI disebut akan membantu menalangi pembayaran DP tersebut ke pihak bank.sementara warga yang ingin mengajukan kredit tersebut harus mencicil kepada Pemprov DKI.

Program unggulan ini memuat kriteria warga seperti apa yang memenuhi syarat agar dapat dibantu oleh pemprov DKI, salah satu kewajiban rutin adalah menabung selama enam bulan di Bank DKI.

Menurut dirinya, program rumah dengan DP 0 rupiah bukanlah semata mata hanya untuk ditujukan kepada semua warga miskin saja. akan tetapi juga semua warga yang belum lama berkecimpung di dunia kerja.

"Para pemula yang baru saja masuk di dalam bursa tenaga kerja di Jakarta semuanya suatu saat pasti ingin memiliki properti. jadi justru itulah kita yakin ini merupakan solusi", kata Anies.(Harian Radar Post)

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarsono Melarang Pemasangan APK Pada Pilkada Putaran ke Dua

Harian Radar Post -- Jakarta - Menjelang Masa Kampanye Pilkada Putarn kedua ini, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarsono menjelaskan bahwa pada kampanye yang akan berlangsung pada Selasa mendatang, pihak Calon Pasangan yang saat ini terdiri dari dua paslon tidak diperbolehkan untuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK) pada pilkada DKi Jakarta 2017 putaran ke dua.

Adapun Jenis APK yang dilarang adalah berupa umbul-umbul, Baliho maupun Spanduk. 

Dalam Rangka hal ini, Pihak KPu tidak akan memfasilitasi serta par calon pasangan pilkada juga dilarang dalam melakukan aksi pemasangan atribut kampanye yang ada semasa kampanye nanti. hal ini diungkapkan Sumarsono ketika dijumpai di kantor KPU Jakarta di Salemba Raya Jakarta Pusat, (05/03/2017) Minggu.

Apabila nantinya Kita temukan pemasangan APK disetiap jalanan atau dimana saja, maka pihak Bawaslu DKI memiliki wewenang dalam melakukan tindakan tegas.

Seperti yang disebutkan Sumarsono pada Pilkada DKI Putaran kedua Alat Peraga kampanye tidak bisa dijadiikan lagi tolah ukur bagi setiap calon pasangan masing-masing dalam mempertajam Visi dan Misi mereka.

Kemudian bukan hanya itu saja, paslon jugan nantinya akan dilarang dalam menggelar rapat umum atau tepatnya rapat Akbar, hal ini disebabkan rapat umum hanyalah bersifat satu arah saja dan bukanlah merupakan bagian dari penajaman visi dan misi .

Sumarsono Mengatakan "Untuk saat ini kami konfirmasikan bahwa untuk yang namanya Alat Peraga kampanye ataupun rapat Umum tidak diperbolehkan dan dilarang".

Selain hal tersebut, Untuk jenis kegiatan kampanye lain diperbolehkan saja, misalnya seperti melakukan blusukan ke tiap lokasi ataupun melakukan dialog dengan bertatap muka atau boleh juga pertemuan terbatas.

Perihak mengenai debat, Pihak KPU akan menyelenggarakannya sebanyak 1 kali debat saja. lalu untuk yang namanya Iklan dimedia massa serta bahan untuk kampanye, Sumarsono menjelaskan pihak mereka akan mendanainya seperti melakukan pencetakan.

Diketahui pula Dua pasangan Calon yang nantinya akan melakukan masa kampanye tersebut adalah Paslon nomor urut 2 yaitu Basuki- Djarot serta dikuti juga Paslon nomor Urut tiga yakni Anies - Sandiaga yang mana masa kampanye akan dilakukan pada tanggal 07 Maret 2017 hingga 15 April 2017 mendatang. Sementara peminggutan suara Pilkada akan dilakukan pada tangga 19 April 2017.